Ilustrasi perangkat radio komunikasi, antena, dan referensi panjang gelombang HF/VHF untuk artikel ketentuan teknis KRAP.
Gambar dibuat dengan bantuan AI untuk keperluan ilustrasi.
Dalam menjalankan kegiatan Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP), setiap anggota RAPI perlu memahami ketentuan teknis yang berlaku. Penggunaan perangkat radio, batas daya pancar, panjang antena, dan pemasangan menara antena perlu diperhatikan agar kegiatan komunikasi berjalan tertib, tidak menimbulkan gangguan, serta tetap mengutamakan keselamatan.
Dasar Hukum Penggunaan Radio dan Antena RAPI
Salah satu acuan regulasi yang mengatur kegiatan amatir radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Komunikasi Radio Antar Penduduk. Ketentuan teknis KRAP antara lain tercantum dalam Pasal 74 dan Pasal 75.
Anggota perlu membedakan ketentuan yang secara tegas tercantum dalam peraturan dengan kebiasaan teknis atau rekomendasi di lapangan. Dengan demikian, spesifikasi perangkat dan antena tidak hanya mengikuti kebiasaan sesama pengguna, tetapi juga memperhatikan ketentuan yang berlaku. Untuk memahami pedoman organisasi, anggota dapat membaca panduan SOP dan kode etik komunikasi RAPI.
1. Ketentuan Daya Pancar dan Frekuensi Radio RAPI
Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, penggunaan frekuensi KRAP dan daya pancar harus mengikuti ketentuan teknis yang berlaku. Pita frekuensi, kanal, serta batas daya pancar dibedakan menurut jenis perangkat dan stasiunnya.
Pita Frekuensi KRAP
- Pita HF: Rentang frekuensi KRAP berada pada 26,960–27,410 MHz. Penggunaan kanal mengikuti tabel alokasi frekuensi dalam lampiran peraturan.
- Pita VHF: Rentang frekuensi KRAP berada pada 142,000–143,600 MHz, dengan susunan kanal dan ketentuan penggunaan sesuai regulasi.
Batas Daya Pancar Maksimum
- Pita HF: Daya pancar maksimum sebesar 12 watt PEP (Peak Envelope Power) untuk komunikasi SSB sesuai ketentuan teknis yang berlaku.
- Pita VHF – perangkat induk atau stasiun tetap: Daya pancar maksimum sebesar 25 watt.
- Pita VHF – perangkat genggam (HT): Daya pancar maksimum sebesar 5 watt.
- Pita VHF – perangkat pancar ulang (repeater/RPU): Daya pancar maksimum sebesar 50 watt.
Rentang frekuensi di atas tidak berarti seluruh frekuensi boleh digunakan secara bebas untuk setiap keperluan. Anggota RAPI Lokal 04 Tunggul Wulung Cilacap perlu mengikuti alokasi kanal, peruntukan frekuensi, dan ketentuan operasional yang berlaku. Untuk memastikan frekuensi tertentu, rujuk tabel kanal dalam lampiran peraturan resmi.
Sumber referensi: Permenkominfo Nomor 17 Tahun 2018 – JDIH Kementerian Komunikasi dan Digital.
Batas daya pancar tersebut merupakan batas maksimum, bukan anjuran agar perangkat selalu dioperasikan pada daya tertinggi. Penggunaan daya perlu disesuaikan dengan kebutuhan komunikasi, kondisi instalasi, serta ketentuan teknis yang berlaku. Penguat daya eksternal juga dilarang untuk penggunaan pita HF maupun VHF dalam penyelenggaraan KRAP sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut.
2. Ketentuan Panjang Antena HF dan VHF
Ketentuan panjang antena KRAP tercantum secara khusus dalam Pasal 75 huruf a dan huruf b Permenkominfo Nomor 17 Tahun 2018. Pasal tersebut menyebutkan panjang gelombang antena maksimum 5/8 lambda pada pita HF dan 7/8 lambda pada pita VHF, dengan polarisasi vertikal maupun horizontal.
- Pita HF: Panjang gelombang antena maksimal 5/8 λ (lima per delapan lambda).
- Pita VHF: Panjang gelombang antena maksimal 7/8 λ (tujuh per delapan lambda).
Ketentuan tersebut penting diperhatikan ketika memilih atau membuat antena untuk stasiun KRAP. Antena dengan nama dagang tertentu atau desain yang populer digunakan oleh anggota tidak otomatis berarti memenuhi ketentuan panjang antena yang tercantum dalam peraturan.
Apakah antena 2 × 5/8 λ diperbolehkan?
Antena 2 × 5/8 λ merupakan rancangan antena kolinear yang menggunakan dua bagian elemen 5/8 lambda dengan susunan dan sistem pencatuan tertentu. Namun, berdasarkan bunyi Pasal 75 huruf b, panjang antena VHF untuk KRAP ditetapkan maksimal 7/8 λ.
Karena itu, antena yang disebut 2 × 5/8 λ tidak boleh langsung dinyatakan memenuhi ketentuan hanya karena masing-masing bagiannya berukuran 5/8 λ. Kesesuaiannya perlu dinilai berdasarkan konstruksi antena yang sebenarnya dan penafsiran resmi terhadap ketentuan tersebut. Jika diperlukan kepastian untuk penggunaan operasional, mintalah penjelasan kepada instansi yang berwenang di bidang telekomunikasi.
Perlu dibedakan pula antara panjang fisik elemen, panjang elektris, dan panjang gelombang keseluruhan rancangan antena. Ketiganya tidak selalu identik karena dipengaruhi diameter konduktor, efek ujung, sistem matching, serta konfigurasi phasing.
3. Penggunaan Perangkat Radio dan VFO
Pasal 74 Permenkominfo Nomor 17 Tahun 2018 mengatur bahwa pemegang Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) wajib menggunakan perangkat radio antarpenduduk yang telah disertifikasi oleh Direktur Jenderal. Perangkat yang memiliki tingkat komponen dalam negeri juga diutamakan.
Peraturan tersebut juga melarang pemilik IKRAP menggunakan perangkat radio komunikasi berbasis VFO (Variable Frequency Oscillator). Oleh karena itu, anggota perlu menggunakan perangkat yang sesuai dengan ketentuan teknis dan sertifikasi yang berlaku, serta tidak mengoperasikannya pada frekuensi di luar alokasi KRAP.
4. Ketentuan Tinggi dan Pemasangan Antena
Selain panjang antena, Pasal 75 mengatur persyaratan pemasangan antena dan keselamatan konstruksi. Ketentuan tersebut mencakup antena pada bangunan bertingkat, lokasi di sekitar stasiun radio pantai atau bandar udara, kekuatan konstruksi, serta keselamatan antena stasiun bergerak.
- Antena di atas gedung bertingkat: Pasal 75 huruf c angka 1 menyebutkan bahwa antena KRAP yang didirikan di atas bangunan gedung bertingkat tidak boleh melebihi 11 meter dari permukaan tanah. Ketentuan ini perlu dibaca sesuai bunyi pasal dan kondisi pemasangan yang dimaksud.
- Area sekitar bandar udara atau stasiun radio pantai: Pemasangan antena harus memperhatikan ketentuan keselamatan pelayaran atau penerbangan. Untuk lokasi yang ditentukan dalam peraturan, pemasangan juga memerlukan izin dari pejabat yang berwenang.
- Kekuatan konstruksi: Bangunan atau struktur penyangga antena harus kuat, tidak membahayakan keselamatan umum, dan mematuhi peraturan tata kota atau ketentuan pemerintah daerah.
- Antena stasiun bergerak: Ketinggian antena harus memperhatikan keselamatan terhadap bahaya jaringan listrik.
Dalam praktik pemasangan antena, perhatikan pula kondisi tiang penyangga, kekuatan sambungan, sistem penambat, jalur kabel koaksial, dan perlindungan terhadap petir. Sistem pentanahan serta perlindungan lonjakan tegangan perlu direncanakan dengan benar sesuai kondisi instalasi dan standar keselamatan yang relevan.
5. Mengapa Anggota RAPI Perlu Mematuhi Ketentuan Antena?
Kepatuhan terhadap ketentuan teknis bukan hanya berkaitan dengan panjang antena atau daya pancar. Instalasi yang sesuai juga membantu mengurangi risiko gangguan komunikasi, kerusakan perangkat, dan bahaya akibat pemasangan antena yang tidak aman. Hal ini sejalan dengan upaya menjaga etika RAPI Lokal 04 Cilacap dalam menjalankan kegiatan komunikasi.
Sebelum memasang antena baru, periksa spesifikasi produk, panjang fisik dan elektrisnya, sistem pencatuan, serta kesesuaian penggunaannya untuk KRAP. Jika terdapat keraguan mengenai antena kolinear atau antena dengan panjang lebih dari satu bagian 5/8 λ, jangan menyimpulkan kepatuhannya hanya berdasarkan nama produk atau pengalaman pengguna lain.
Kesimpulan
Ketentuan teknis KRAP dalam Permenkominfo Nomor 17 Tahun 2018 mengatur daya pancar, perangkat radio, panjang antena, dan keselamatan pemasangan antena. Batas daya pancar VHF adalah 25 watt untuk perangkat induk, 5 watt untuk perangkat genggam, dan 50 watt untuk perangkat pancar ulang. Untuk antena, Pasal 75 menyebutkan maksimum 5/8 λ pada pita HF dan 7/8 λ pada pita VHF.
Anggota RAPI sebaiknya memeriksa regulasi sebelum menentukan spesifikasi antena dan tidak menganggap suatu desain otomatis diperbolehkan hanya karena banyak digunakan. Kepatuhan terhadap peraturan, ketertiban frekuensi, dan keselamatan instalasi merupakan bagian penting dari kegiatan komunikasi radio yang bertanggung jawab.
Sumber Referensi Resmi
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 – Database Peraturan BPK RI.
- Naskah Permenkominfo Nomor 17 Tahun 2018 – JDIH Kementerian Komunikasi dan Digital.
Ditulis oleh: Anung Kasiyanto (JZ11OFD)
RAPI Lokal 04 Tunggul Wulung, Kabupaten Cilacap